global.klinikfarma.com Kepindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur diperkirakan akan membuat penerimaan daerah DKI Jakarta merosot.
Dampak Pemindahan Ibu Kota
Dalam upaya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, DKI Jakarta diperkirakan menghadapi konsekuensi signifikan terhadap penerimaan daerahnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan bahwa hasil studi yang telah dilakukan menunjukkan adanya penurunan penerimaan daerah sebesar 9,18%.
Dasar Perhitungan
Perhitungan ini didasarkan pada kerja sama antara pemerintah DKI Jakarta dan tenaga ahli dari Universitas Indonesia. Mereka menggunakan asumsi dasar dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta yang menyebut bahwa kepindahan pusat negara akan menyebabkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta turun hingga 9,18%.
Menurut Lusiana, pendapatan daerah DKI Jakarta pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 43 triliun. Oleh karena itu, dengan pemindahan ibu kota, DKI Jakarta bisa kehilangan sekitar Rp 4 triliun dari total pendapatan tersebut.
Dampak Perpindahan Kantor Pusat
Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah perpindahan kantor pusat kementerian dan lembaga pemerintah yang sebelumnya berlokasi di Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pemerintah menargetkan bahwa 25% Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah pusat yang sebelumnya ada di Jakarta akan secara bertahap dipindahkan ke IKN.
Lusiana menjelaskan bahwa perpindahan ini akan secara pasti mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh oleh Jakarta. Selain itu, karena semua kantor pusat kementerian dan lembaga berada di Kalimantan Timur, maka Pajak Penghasilan (PPh) dari mereka juga akan berkurang, yang berpotensi mengurangi sumber pendapatan DKI Jakarta.
Persiapan dan Pencarian Sumber Pendapatan
Dalam menghadapi dampak pemindahan ibu kota, DKI Jakarta harus bersiap untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Terlebih lagi, DKI Jakarta memiliki ambisi untuk menjadi kota global, yang membutuhkan persiapan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, perencanaan dan pengembangan infrastruktur perlu dilakukan sejak sekarang, yang pada akhirnya akan memerlukan investasi yang substansial.
Penyelarasan penerimaan daerah dengan pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur merupakan salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh DKI Jakarta dalam waktu yang akan datang. Pemindahan ibu kota negara Indonesia adalah proyek besar yang akan memengaruhi berbagai aspek, termasuk ekonomi daerah dan infrastruktur.
